Tuesday, May 4 2021

Jadi Persero, Karyawan Perum Perindo Bagaimana?

SariAgri - Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) sedang dalam proses mengubah badan hukum menjadi perusahaan Persero. Praktis, dengan berubah badan hukum, Perindo akan menjadi bagian dari transformasi vehicle pemerintah menuju holding pangan.
Vice President Corporate Secretary Perum Perindo, Boyke Andreas, mengatakan tidak ada perubahan apapun terhadap karyawan dari perum ke Persero.
“Adanya perubahan badan hukum Perindo menjadi Persero istilahnya seperti ganti baju, tidak ada perubahan terhadap Hak dan status karyawan, semua tetap sama,” ujar Boyke, Kamis (8/4/2021).
Boyke juga mencatat, manajemen akan memastikan masa kerja karyawan pun tetap diperhitungkan, sama seperti pertama kali diangkat sebagai karyawan di Perum Perindo.
Saat ini pemerseroan Perum Perindo kini masih dibahas antar kementerian. Setelah ini, tahapan selanjutnya adalah persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir atas rancangan perubahan Badan Hukum Perindo.
Apabila telah disetujui Menteri BUMN, maka dalam waktu maksimal 30 hari kemudian Erick Thohir akan menyerahkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Perubahan bentuk Badan Hukum Perum Perindo yang akan diajukan kepada KemenkumHAM untuk pengesahan Badan Hukum menjadi PT Perikanan Indonesia.
Adapun landasan hukum pemerseroan Perikanan Indonesia didasari atas sembilan landasan hukum, diantaranya Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang wajib daftar Perusahaan, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Badan Hukum BUMN, PP No 44 Tahun 2005 Tentang Tata cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara dan Perseroan Terbatas, PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, PP nomor 9 Tahun 2013 tentang Perum Perikanan Indonesia,
Perikanan
Serta, PP No 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan PT.

Hiu Paus Raksasa Mati Terdampar di Pantai Bayem Tulungagung

SariAgri - Seekor hiu paus (rhincodon typus) berukuran panjang sekitar empat meter dengan berat diperkirakan mencapai 4 ton, terdampar di pantai Bayem Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Mamalia berukuran raksasa yang termasuk hewan dilindungi tersebut tidak dapat berenang ke tengah lautan. Belasan nelayan setempat telah berupaya menarik dan mendorongnya kembali ke tengah laut, namun tidak berhasil, akhirnya satwa dengan kulit bintik-bintik putih ini pun mati.
“Ada mungkin sebelas nelayan yang menarik dan empat orang lainnya mendorong ke tengah laut. Namun tenaga mereka kalah dibanding berat hiu paus ini. akhirnya gagal, hiu yang semula terdampak Kamis sore (22/4), esok paginya mati,“ kata salah seorang nelayan, Sutarji kepada SariAgri, Jumat (23/4).
Sutarji menambahkan hiu paus yang diperkirakan berumur 12 tahun tersebut terdampar diduga akibat mengejar plankton yang menjadi makanannya, namun terlalu ke pinggir sehingga terjebak diperairan dangkal.
“Mungkin dia berburu plankton, kalau musim kemarau seperti sekarang, memang seperti ini siklusnya. Plankton minggir ke permukaan, dan hiu mencarinya. Kemungkinan, hiu itu kemudian terjerat jaring nelayan," ucap dia.
Karena tak mampu memindahkannya, bangkai hiu paus dibiarkan berada di bibir pantai dan menjadi tontonan warga. Sementara sebagian nelayan lainya yang resah, jika bangkai hiu paus akan mencemari pantai, melaporkan kejadian ini ke pihak pengelola pantai.
Selang tak lama kemudian, petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan koordinasi untuk proses evakuasi dan penguburan.
“Secepatnya kami akan lakukan evakuasi. Rencana pertama akan dikerahkan alat untuk mengangkatnya, namun jika tidak berhasil akan kami potong-potong lalu dikuburkan,” kata Kasi Teknis Pelabuhan Popoh DKP Provinsi Jawa Timur, Mulyani.
Mulyani mengatakan karena hiu paus yang terdampar tersebut termasuk jenis hewan laut yang dilindungi, sehingga masyarakat di larang memanfaatkan dagingnya untuk di konsumsi.
Berita Perikanan
“Jika sudah mati, kami selalu imbau supaya tidak dicincang dagingnya. Sebab jika itu dilakukan, maka kami akan proses sesuai hukum yang berlaku, sebab ini hewan termasuk dilindungi,” ucap dia.

Ekspor Ikan Dan Perikanan Jatim Justru Meningkat Saat Pandemi

SariAgri - Masa pandemi covid-19, ekspor ikan dan produk perikanan melalui Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kota Surabaya 1 Jawa Timur, justru mengalami peningkatan, baik dari sisi volume maupun nilainya.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKPIM Surabaya 1, Muhlin usai melepas ekspor ikan serta produk perikanan ke sejumlah negara Eropa, Asia dan Australia. Akspor ikan dan produk perikanan ini dirangkaikan dengan Indonesia 1 ekspor yang dilepas secara virtual oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

“ Sektor kelautan dan perikanan dalam kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini justru ekspor meningkat. Hal ini membuktikan sektor ini mampu menopang ekonomi bangsa karena tidak terpengaruh dengan adanya pandemi, “ ungkap Kepala BKPIM Surabaya 1, Muhlin kepada SariAgri, senin (19/4).

Muhlin menjelaskan ekspor ikan dan produk perikanan melalui BKIPM Surabaya 1 pada 12 hingga 19 april 2021, sebanyak 1.268 ton dan 11.221 ekor dengan total nilai mencapai lebih dari Rp115 Miliar.

“ Ikan dan produk perikanan yang diekspor tersebut terdiri dari 35 jenis komoditi dengan tujuan ekspor ke 19 negara. Selain ke sejumlah negara Eropa, ekspor juga dilakukan ke Australia dan beberapa negara Asia, “ kata dia.

Muhlin menambahkan ekspor ikan dan produk perikanan Jawa Timur tidak terpengaruh pandemi covid-19 dan bahkan mengalami peningkatan. Ia merinci pada tahun 2019 lalu, volume ekspor ikan dan produk perikan hanya sebanyak 203.180 ton dengan total nilai Rp17,2 triliun.

Perikanan Indonesia meningkat 8,2 persen menjadi 219.860 ton dengan total nilai 17,5 triliun.

“ Keberhasilan ekpor yang kian meningkat membuktikan Jawa Timur, tidak terpengaruhnya pandemi covid-19, dikarenakan layanan di BKIPM Surabaya 1 sudah berbasis online dan terintegrasi, “ pungkasnya

Peran Nelayan Perlu Diperbesar dalam Sustainable Ocean Economy

SariAgri - Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di berbagai daerah perlu memperbesar peran nelayan agar dapat selaras dengan komitmen global dalam Sustainable Ocean Economy (SOE) atau ekonomi laut berkelanjutan.

" Kementerian Kelautan Dan Perikanan depan, pengelolaan laut harus dilakukan secara lebih adil dengan memberikan peluang kepada semua orang untuk mengambil manfaat yang sama, termasuk nelayan yang selama ini terabaikan," kata Ketua Umum Iskindo Zulficar Mochtar dalam rilis di Jakarta, Sabtu (17/4).

Zulficar mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang ikut menginisiasi dan mendukung komitmen SOE tersebut.

https://www.topfind88.com/post/1817939/awas-ikan-louhan-kembali-siap-lawan-ikan-hias-lain diketahui, sebanyak pemimpin dunia dari beragam negara termasuk Indonesia terlibat dalam tercetusnya deklarasi Sustainable Ocean Economy (SOE) yang merupakan kesadaran baru dan langkah maju untuk semakin bijak mengelola laut.

Deklarasi SOE, lanjutnya, didasari fakta bahwa kebutuhan pemanfaatan laut yang makin besar dewasa ini menyebabkan eksploitasi yang berlebihan. Para pemimpin dunia tersebut menyadari bahwa pengelolaan laut saat ini dan masa depan perlu didasari oleh cara pandang yang sama, inklusif, berbasis pengetahuan, mengedepankan solidaritas, negara yang berbagi dan berkelanjutan.

"Peluang alternatif pendanaan sebesar 90 triliun dolar AS dalam SOE perlu dimanfaatkan Indonesia untuk melanjutkan pembangunan kelautan nasional agar dapat memperbaiki tata kelola, melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," kata Zulficar.

Direktur Kelautan Bappenas, Sri Yanti memberikan jaminan bahwa inisiatif global seperti SOE dan SDGs telah diakomodir dalam strategi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Dr Hendra Yusran Siri mengatakan bahwa KKP sedang menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.

Menurut Ketua Harian Iskindo, Moh Abdi Suhufan, aspek yang perlu ada dalam regulasi tersebut adalah perlunya mengintegrasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis daratan.

Terkait dengan nelayan, sebelumnya Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim merekomendasikan agar dana pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di berbagai pelabuhan perikanan dapat disisihkan sebagian untuk skema THR bagi nelayan.

"Pemanfaatan TPI untuk penjualan hasil tangkapan nelayan bisa disisihkan sebagian hasilnya untuk simpanan hari raya (bagi nelayan)," kata Abdul Halim.

Namun, menurut dia, permasalahan yang ada pada saat ini di berbagai pelabuhan perikanan di daerah adalah masih banyak TPI yang tidak terkelola dengan sangat baik.

Apalagi, ia juga mengingatkan bahwa peran middleman atau perantara antara nelayan dengan perusahaan penampung perikanan dinilai masih terlalu dominan.

Kementerian Kelautan Dan Perikanan Mestinya skema ala THR ini bisa disiapkan melalui kerja sama antara KKP dan pemda, khususnya tingkat kabupaten-kota, yang bersentuhan langsung terkait dengan urusan pemberdayaan nelayan," katanya.

Pemanasan Global Ancam Kehidupan Nelayan

Perikanan Indonesia - Perairan yang memanas mendorong ribuan spesies laut dari area khatulistiwa ke kutub. Kondisi ini mengancam ekosistem laut dan pekerjaan nelayan dan pembudidaya tambak.

Laporan Jurnal PNAS, selama 20 tahun hingga 2015, hampir 50 ribu spesies dari perairan tropis menjalani eksodus.

Perbandingan data pada hampir 50.000 spesies selama tiga periode 20 tahun hingga 2015 mengungkapkan bahwa eksodus dari perairan tropis semakin cepat, mereka melaporkan dalam Jurnal PNAS.

Daerah tropis menyimpan proporsi kehidupan laut yang sangat besar. Keanekaragaman dapat hilang jika perubahan iklim tidak dihadang.

"Pemanasan global telah mengubah kehidupan di lautan setidaknya selama 60 tahun," kata penulis senior Mark Costello, seorang profesor biologi kelautan di Universitas Auckland, kepada AFP.

"Temuan kami menunjukkan penurunan sekitar 1.500 spesies di ekuator," tambahnya.

Dia menyebut, kondisi ini akan terus berlanjut sepanjang abad. Berita Perikanan proses pengurangan ini akan bergantung pada bagaimana warga dunia menangani emisi gas rumah kaca. Migrasi spesies ikan ke kutub lebih terlihat di utara ekuator tempat lautan menghangat lebih cepat dari pada di belahan bumi selatan.

Kondisi Itu lebih umum terjadi di antara ikan air di laut terbuka daripada spesies bentik yang hidup di dasar laut.

“Spesies bentik hanya dapat bergerak selama tahap kehidupan terapung mereka, dan dengan demikian pergeseran mereka (kutub) terjadi antargenerasi,” kata Costello.

Sebaliknya, spesies yang hidup di laut lepas dapat bergerak bersama massa air selama hidupnya. Kehidupan laut di perairan tropis menurun ketika suhu laut rata-rata tahunan naik di atas 20 hingga 25 derajat Celcius, tergantung pada spesiesnya.

"Spesies tropis yang 'hilang' kemungkinan besar mengikuti habitat termal mereka saat perairan subtropis menghangat," kata rekan penulis David Schoeman, profesor ekologi di Universitas Nelson Mandela di Port Elizabeth, Afrika Selatan.

Catatan fosil menunjukkan bahwa hal yang sama terjadi 140.000 tahun yang lalu, terakhir kali suhu permukaan global sepanas sekarang.

Berdasarkan data di Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati Laut, studi statistik tidak melihat bagaimana spesies individu akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Secara umum, spesies perairan terbuka cenderung hidup lebih baik.

Tetapi, dampak terhadap stok ikan komersial di daerah tropis juga tidak diatasi. "Indonesia dan negara-negara lain di dekat ekuator, seperti Afrika Barat, paling merugi karena stok mereka hanya bisa berkurang karena tidak ada spesies baru yang menggantikan spesies yang pergi,” kata Costello.

Di seluruh dunia, sekitar 1,3 miliar orang tinggal di daerah pesisir tropis, banyak di antaranya bergantung pada perikanan untuk makanan.

Sebuah artikel ulasan baru-baru ini oleh Nature memperkirakan bahwa potensi tangkapan maksimum dari stok ikan tropis di zona ekonomi eksklusif akan turun 40 persen pada pertengahan abad jika pemanasan global terus berlanjut.

Di sebagian besar negara Kepulauan Pasifik gabungan tangkapan cakalang dan tuna sirip kuning akan turun hingga 40 persen di bawah skenario yang sama. Sementara ikan terumbu karang yang dikonsumsi secara lokal dapat menurun lebih banyak lagi.

Studi di PNAS dimulai dengan disertasi doktoral Chhaya Chaudhary dari University of Auckland.

Aparat Gabungan Gagalkan Penyelundupan BBL dari Jateng dan Jabar

SariAgri - Aparat gabungan yang terdiri Polres Bandara Soekarno-Hatta, Bea Cukai dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan (BKIPM) berhasil menggagalkan 72.290 ekor benih bening lobster (BBL) yang hendak diselundupkan melalui bandara Soekarno-Hatta.

Juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi mengatakan bahwa BBL tersebut berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Asal BBL di duga berasal dari beberapa wilayah sumber benih seperti Jawa Tengah maupun Jawa Barat," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada SariAgri.id, Rabu (7/5/2021).

Wahyu menegaskan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah melakukan tindakan terkait hal tersebut dan akan terus bersinergi dengan pihak terkait serta melakukan pengawasan dengan ketat hingga ke seluruh titik keberangkatan.

"Sudah (melakukan tindakan) dan terus dilakukan sinergi dan penguatan pengawasan di pintu pengeluaran seperti Bandara, Pelabuhan Penyeberangan termasuk wilayah rawan jalur darat (Wilayah Jambi, Riau dan Palembang) dan wilayah perbatasan negara (Batam dan Tanjung Pinang Kepri) dgn Aparat Penegak Hukum," ucap Wahyu.

Lebih lanjut Wahyu menyampaikan kronologis penangkapan benur tersebut saat ini masih disusun oleh tim Reskrim Polressus Bandara Soekarno-Hatta.

"Kronologis penangkapan masih disusun oleh tim Reskrim Polressus Bandara Soekarno Hatta," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BKIPM, Rina, menjelaskan bahwa BBL tersebut rencananya akan dikirim ke Singapura melalui satu lini kargo 530 pesawat Garuda Indonesia. BBL tersebut diselundupkan menggunakan modus penyamaran menggunakan invoice berupa sayuran.

"Mereka pakai Invoice sayuran, ada yang 40 koli berisi ubi dan buncis. Packing menggunakan box sterofoam," katanya.

Rina mengungkapkan, BBL tersebut dikemas dalam 74 koli, dimana 34 koli berisi BBL yang dicampur dengan selada air yang dimasukkan dalam 255 kantong plastik dan 40 koli berisi ubi dan buncis. Packing menggunakan box strefoam.

"Jumlah BBL setelah dilakukan pencacahan sebanyak 72.290 dengan pencirian jenis pasir sebanyak 72.105 dan jenis mutiara sebanyak 185 ekor," pungkasnya.
Perikanan

3 Manfaat Dahsyat Ikan Nila untuk Tumbuh Kembang Anak

SariAgri - Ikan nila adalah salah satu jenis ikan air tawar yang mengandung banyak nutrisi. Selain digemari, ikan nila juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat karena mudah diolah menjadi bermacam hidangan lezat.

Melansir dari Healthline, ikan nila adalah 'gudang' nutrisi dengan kandungan vitamin B3, vitamin B12, selenium, kalium juga fosfor.

Meskipun kandungan omega-3 ikan nila tidak setinggi pada ikan salmon, namun omega-3 didalamnya lebih tinggi dari daging sapi atau daging ayam. Omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru dan darah serta memaksimalkan kerja selaput dalam sel tubuh.

American Heart Association menyarankan kita mengonsumsi ikan dua kali dalam satu minggu untuk meminimalkan risiko penyakit jantung.

Dengan kandungan zat gizi lainnya, ikan nila menjadi asupan bernutrisi yang kaya manfaat bagi kesehatan, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan si buah hati. Rasa dagingnya yang lezat, para ibu dapat mengolah ikan nila menjadi masakan yang disukai si kecil.

Berikut ini 3 manfaat dahsyat ikan nila untuk kesehatan anak.

Sebagai sumber protein

Dalam masa tumbuh kembang anak, kebutuhan terhadap 9 jenis asam amino esensial (9AAE) menjadi sangat krusial. Semua 9AAE tersebut akan berperan dalam berbagai aspek kesehatan tubuh.

Mulai dari membentuk antibodi, menjadi sumber energi, membantu memaksimalkan fungsi otak, mengoptimalkan sistem saraf, mendistribusikan zat gizi yang dibutuhkan, hingga membangun serta menjaga jaringan tubuh.

9AAE merupakan pecahan protein yang terdapat dalam ikan nila. Asam amino esensial tersebut terdiri dari histidin, lisin, treonin, metionin, fenilalanin, triptofan, valin, isoleusin dan leusin. Kekurangan satu asam amino esensial dapat menyebabkan tubuh tidak dapat berfungsi secara optimal dan menghambat tumbuh kembang anak.

Memelihara kekebalan tubuh

Di masa pandemi, sangat penting untuk setiap individu menjaga sistem imunitas tubuh. Nah, ikan nila menjadi sumber protein hewani yang bisa membantu memelihara sistem kekebalan tubuh, sehingga bisa menghindarkan anak dari infeksi akibat virus maupun bakteri. Selain protein, selenium yang terdapat dalam ikan nila juga dapat memaksimalkan fungsi kognitif si buah hati.

Menjaga kekuatan tulang

Ikan nila diketahui mengandung kalsium yang bermanfaat bagi kesehatan otot dan kekuatan tulang. Memenuhi kebutuhan kalsium pada anak, dapat menghindarkannya dari risiko tulang keropos (osteoporosis) di masa depannya. Sangat penting membiasakan anak mengonsumsi ikan nila sejak dini untuk memenuhi kebutuhan kalsiumnya.
Perikanan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Sambangi KKP, Wali Kota Pekalongan Minta Hidupkan Kembali Perikanan Tangkap

SariAgri - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh keinginan Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengembalikan kejayaan sektor perikanan tangkap sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Saat ini ada beberapa persoalan yang menyebabkan menurunnya produktivitas sektor perikanan tangkap di Kota Pekalongan. Salah satunya adalah rutin terjadi rob yang menyebabkan aktivitas perikanan terganggu.
“Saya minta ini betul kepada Pak Wali untuk membangun kesadaran masyarakat untuk tertib menjaga kebersihan. Langkah kecil itu bisa menjadi salah satu upaya dalam menangani banjir rob yang selama ini terjadi. Kita akan kerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya saat bertemu Wali Kota Pekalongan di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Jumat (16/4) sore.
Salah satu agenda KKP adalah pembangunan pelabuhan onshore melalui Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) yang terintegrasi dengan penanganan banjir. Trenggono meminta jajarannya untuk rutin turun ke Pekalongan guna memastikan rencana pembangunan pelabuhan tersebut berjalan dengan baik.
“Saya minta Pak Dirjen untuk turun langsung ke lapangan, untuk memastikan apakah offshore itu dapat berjalan dengan baik, dan untuk mengetahui benefit ke generasi berikutnya seperti apa, itu yang harus kita pikirkan,” tegasnya.
Sementara itu Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaidi menceritakan, banjir rob menyebabkan aktivitas pelelangan di Kota Pekalongan terhenti sejak 29 Januari hingga 5 Maret 2021. Imbasnya, ekonomi nelayan maupun masyarakat yang selama ini beraktivitas di pelelangan, ikut terganggu.
Perikanan Indonesia
“Rob ini telah membuat area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tergenang, mengganggu akses jalan dan aktivitas bongkar. Aktivitas pendukung perikanan seperti docking, galangan, bengkel mesin, dan lain-lain, juga ikut terganggu. Pada akhirnya berdampak pada berkurangnya minat investor di sektor tangkap,” katanya.
Lebih lanjut Afzan menyebut terkait pembangunan pelabuhan onshore agar bisa terwujud. Dia mengatakan pihaknya siap bersinergi baik dalam hal pengkajian maupun penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan.
Untuk diketahui, Kota Pekalongan berjaya sebagai penghasil produk perikanan terbesar pada tahun 90-an. Daerah dengan panjang garis pantai 6,15 kilometer ini berada pada simpul pergerakan strategis yaitu jalur Pantura.
Berita Perikanan
Di sana terdapat fasilitas strategis skala nasional yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, serta memiliki komoditas unggulan diantaranya ikan pelagis kecil seperti layang, banyar, dan lemuru.

'Restorative Justice' Cara KKP Dukung Dunia Usaha yang Sehat

SariAgri - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan pendekatan berbeda dalam pengawasan dan penegakan hukum pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan ultimum remedium akan menjadi kunci penaatan dan penegakan hukum yang dilakukan KKP.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal KKP yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Antam Novambar pada saat memberikan arahan kepada para peserta Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Bandung pada Rabu (7/4/2021).
Mengingat, strategi ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang meminta agar penegakan hukum dilaksanakan tanpa pandang bulu.
“Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah sanksi-sanksi lainnya sudah tidak dapat dikenakan,” jelas Antam.
Antam juga memastikan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran akan memprioritaskan pada usaha perbaikan atas kerusakan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha. KKP sendiri saat ini sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri terkait dengan pengenaan sanksi administrasi termasuk pengenaan denda bagi pelaku pelanggaran sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja.
“Dalam implementasinya akan menggunakan pendekatan restorative justice,” jelas Antam
Sejalan dengan Antam, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta juga menampik anggapan bahwa UUCK memperlemah pengawasan dan penegakan hukum. Suharta menyampaikan bahwa penerapan denda administratif diyakini akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memberikan efek jera serta meningkatkan penerimaan negara.
Berita Perikanan
“Kalau kita melihat pembelajaran penegakan hukum di negara maju, penerapan denda administratif ini justru sangat efektif,” terang Suharta.
Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 7-9 April ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai Instansi penegak hukum seperti TNI AL, POLRI, BAKAMLA serta Pemerintah Daerah. Rakernis ini diharapkan dapat menghasilkan kesamaan pandangan dalam upaya pengawasan serta penegakan hukum di lapangan.

Pengamat: Dana Kelola Tempat Pelelangan Ikan untuk Skema THR Nelayan

SariAgri - Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim merekomendasikan agar dana pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di berbagai pelabuhan perikanan dapat disisihkan sebagian untuk skema THR nelayan.
Perikanan
"Pemanfaatan TPI untuk penjualan hasil tangkapan nelayan bisa disisihkan sebagian hasilnya untuk simpanan hari raya (bagi nelayan)" kata Abdul Halim, di Jakarta, Jumat.
Tetapi, menurut dia, permasalahan yang ada pada saat ini di berbagai pelabuhan perikanan di daerah adalah masih banyak TPI yang tidak terkelola dengan sangat baik.
Apalagi, dia juga mengingatkan bahwa peran middle man atau perantara antara nelayan dengan perusahaan penampung perikanan dinilai masih terlalu dominan.
"Mestinya skema ala THR ini bisa disiapkan melalui kerja sama antara KKP dan pemda, khususnya tingkat kabupaten-kota, yang bersentuhan langsung terkait dengan urusan pemberdayaan nelayan," katanya.
Abdul Halim juga menyoroti bahwa sejumlah hal mendasar terkait pengelolaan perikanan dari skala kecil hingga besar, masih kerap terseok-seok dan penuh ketidakpastian, mulai dari hukum sampai dengan persoalan pemasaran produk perikanan dalam negeri.
Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyatakan, pemerintah perlu untuk betul-betul memastikan bahwa pekerja di laut seperti awak kapal ikan harus mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh.
"Saat ini kalau pekerja di laut seperti awak kapal perikanan belum pernah menerima THR," kata Moh Abdi Suhufan.
SariAgri - Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim merekomendasikan agar dana pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di berbagai pelabuhan perikanan dapat disisihkan sebagian untuk skema THR nelayan.
Berita Perikanan
"Pemanfaatan TPI untuk penjualan hasil tangkapan nelayan bisa disisihkan sebagian hasilnya untuk simpanan hari raya (bagi nelayan)" kata Abdul Halim, di Jakarta, Jumat.
Tetapi, menurut dia, permasalahan yang ada pada saat ini di berbagai pelabuhan perikanan di daerah adalah masih banyak TPI yang tidak terkelola dengan sangat baik.
Apalagi, dia juga mengingatkan bahwa peran middle man atau perantara antara nelayan dengan perusahaan penampung perikanan dinilai masih terlalu dominan.
"Mestinya skema ala THR ini bisa disiapkan melalui kerja sama antara KKP dan pemda, khususnya tingkat kabupaten-kota, yang bersentuhan langsung terkait dengan urusan pemberdayaan nelayan," katanya.
Abdul Halim juga menyoroti bahwa sejumlah hal mendasar terkait pengelolaan perikanan dari skala kecil hingga besar, masih kerap terseok-seok dan penuh ketidakpastian, mulai dari hukum sampai dengan persoalan pemasaran produk perikanan dalam negeri.
Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyatakan, pemerintah perlu untuk betul-betul memastikan bahwa pekerja di laut seperti awak kapal ikan harus mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh.
"Saat ini kalau pekerja di laut seperti awak kapal perikanan belum pernah menerima THR," kata Moh Abdi Suhufan.
Menurut dia, dalih yang diberikan perusahaan biasanya adalah karena THR adalah kebijakan dan kewajiban perusahaan yg diberikan pekerja tetap.
Masalahnya, ujar Abdi, awak kapal perikanan rata-rata bukan pekerja tetap. "Walaupun ada kontrak, tapi sistim upahnya bagi hasil dan bukan gaji bulanan," paparnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan dunia usaha untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri 1422 H, karena pemerintah sudah memberikan banyak stimulus untuk meringankan beban usaha selama pandemi.
“Salah satu untuk dorong konsumsi jelang Lebaran adalah pemberian THR ke karyawan, disampaikan sudah waktunya pihak swasta berikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan,” kata Airlangga Hartarto, Rabu (7/4).
Pemberian THR ke pekerja, ujar Airlangga, menjadi salah satu mesin penggerak konsumsi masyarakat. Dengan pencairan THR, dia memperkirakan akan terdapat tambahan dana beredar ke pasar sebesar Rp215 triliun.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran THR pada 2021 dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020 dan menginginkan agar rencana itu dapat dievaluasi.
"Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang," kata Kurniasih Mufidayati.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan terkait THR harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat pada saat Ramadhan dan Idul Fitri atau periode Lebaran.

page 2 of 2 -